JAKARTA (CL) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram. Ketetapan ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa ditetapkan di Jakarta pada Jumat 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 H.
Fatwa ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
Menurut fatwa MUI, vape haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah agar tidak dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (narkoba). Menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkoba dan memproduksi atau memperjualbelikan vape juga dihukumi haram. MUI memberikan rekomendasi kepada sejumlah pemangku kepentingan menyusul keharaman vape. Kepada presiden dan DPR, MUI minta segera menyusun regulasi tentang larangan vape serta sanksinya untuk memberikan perlindungan masyarakat. “Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan,” demikian bunyi rekomendasi poin kedua.
MUI juga minta Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat. Kementerian Perindustrian juga diminta mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dan Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal.
Segala bentuk penyalahgunaan vape baik untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika, menurut MUI, harus ditindak tegas. MUI menyarankan BPOM dan BNN serta aparat penegak hukum memperkuat koordinasi dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape.
Sejak Tahun 2020
Jauh sebelum MUI mengharamkan vape, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa keharaman rokok elektrik menyusul tren penggunaan vape di kalangan anak-anak dan remaja. Fatwa ini dikeluarkan pada 14 Januari 2020 di Yogyakarta.
Dokumen fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Nomor 01/PER/I.1/E/2020 tentang Hukum Merokok e-Cigarette itu mempertegas fatwa sebelumnya tentang hukum merokok. Muhammadiyah memutuskan menggunakan rokok elektrik hukumnya haram seperti rokok konvensional karena termasuk perbuatan merusak/membahayakan.
Penggunaan rokok elektrik juga dinilai membahayakan diri dan orang lain karena paparan uapnya sebagaimana disepakati para ahli medis dan akademisi. Sama halnya dengan rokok konvensional, rokok elektrik mengandung zat adikif dan unsur racun yang membahayakan. Dampak buruknya bisa dirasakan jangka pendek dan panjang.
Pelarangan soal penggunaan rokok elektrik atau vape kembali digaungkan setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta anggotanya untuk tidak menggunakan vape karena berpotensi disalahgunakan. Terlebih Polisi telah mengungkap sejumlah kasus terkait peredaran cartridge yang berisi cairan etomidate.
Sekadar informasi Polri teleh mengambil soal pelarangan penggunaan vape. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika yang memanfaatkan vape menjadi media peredaran. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Larangan penggunaan vape berlaku bagi seluruh anggota Polri dan PNPP, baik saat berada di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Personel yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Isir mengatakan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Polri mencegah penyalahgunaan narkotika dari internal institusi sebelum melakukan penindakan terhadap pihak di luar kepolisian.
Langkah yang diambil Suyudi ini mendapatkan respon dari berbagai pihak, salah satunya Muhammadiyah. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar menyatakan mendukung langkah yang diambil oleh Kapolri. Pasalnya, Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan vape sejak tahun 2020 lalu.
Dalam pengendalian terhadap larangan vape ini, PP Muhammadiyah telah membentuk Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN). Oleh karena itu, menurut Syamsul tidak ada alasan untuk tidak mendukung kebijakan Polri tersebut karena sejajalan dengan yang selama ini dilarang oleh organisasinya. “Fatwa haram vape itu sudah diputuskan. Instansi di lingkungan Muhammadiyah ada MTCN. Mereka yang menangani upaya tersebut di lapangan,” katanya Senin 2 November 2026.
Sementara itu, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Ustadi Hamsah menjelaskan, bahwa fatwa mengenai keharaman vape dikeluarkan Majelis Tarjih dan Tajdid. Majelis ini mengeluarkan keputusan hukum keagamaan. Keputusan ini selanjutnya disosialisasikan kepada bidang atau instansi terkait. “Prinsip yang dipegang oleh Majelis Tarjih atau Muhammadiyah adalah apa yang sudah diputuskan,” ujarnya. (*)


















